Hari Otonomi Daerah 2025 - 25 April

Sejarah Hari Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah telah berjalan selama 23 tahun. Pada dasarnya, otonomi daerah telah berjalan dengan baik. Sejarah otonomi daerah memiliki jejak yang dapat ditelusuri awal mulanya sejak zaman kolonial Belanda pada abad ke-19. Ini penjelasan lengkapnya: 

• Akhir Abad Ke-19

Pada akhir abad ke-19, mencuat tuntutan desentralisasi pemerintah di dalam persidangan parlemen Belanda (Tweede Kamer).

• Tahun 1880

Salah satu anggota parlemen bernama L.W.C. Keuchenius membuka perdebatan tersebut tahun 1880. Beliau memberikan usulan untuk pembentukan gewestelijk raad, yaitu dewan tempat warga Eropa dapat menyuarakan isi hatinya, di daerah-daerah yang berada di Hindia.

Pada tahun 1880, mulai muncul penentangan dari kalangan konservatif. Di tahun ini, Gubernur Jenderal J.W. van Lansberge mengirimkan surat kepada Menteri Tanah Jajahan W. Baron van Goldstein van Oldenaller untuk menghentikan perdebatan soal desentralisasi. Alasannya karena tidak hanya penduduk bumiputra saja yang belum terpelajar. Faktanya, orang Eropa terpelajar umumnya sibuk mencari harta kekayaan dan tak punya waktu mengurus kepentingan lain.

• Tahun 1881

Saat itu, suara di parlemen mengeras. W.K. Baron van Dedem dan anggota parlemen lainnya mendukung usulan Keuchenius. Pada tahun 1881 dalam persidangan, beliau menyuarakan perubahan tata pemerintahan kolonial di Hindia. Di samping itu, beliau juga mengusulkan untuk pemisahan urusan keuangan dan anggaran belanja antara negeri induk dan koloni.

• Tahun 1885

Terjadinya pembaruan pemerintah kolonial melalui Regerings Reglement 1854 membuat suara para pendukung otonomi daerah tersendat. Undang-Undang mengatur penunjukan bupati oleh gubernur jenderal. Selain itu, dengan berlakunya Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch-Indie, dalam Staatsblad No. 2 tahun 1885, menyebut Hindia Belanda sebagai gecentraliseerd geregeerd land atau suatu wilayah yang mendapatkan perintah secara sentralistik.

• Tahun 1887-1893

Pembahasan otonomi daerah sempat tenggelam, perdebatan ini akhirnya mencuat kembali. Pada tahun 1887, menurut salah satu anggota parlemen yang bernama J. Th. Cremer dan merupakan seorang pengusaha perkebunan tembakau sukses di Deli, Sumatra Utara, desentralisasi penting sebagai pemberi saran dan pemantau.

Para penyokong desentralisasi melihat pelaksanaan sistem liberal yang menyebabkan urusan pemerintahan daerah meningkat, yang membutuhkan keputusan dan penanganan dengan cepat. Begitu banyak upaya dari pendukung desentralisasi ketika mereka menduduki posisi strategis. Saat menjabat menteri koloni, Van Dedem mengajukan Rancangan Undang-Undang desentralisasi ke parlemen pada 1893, tapi upaya tersebut gagal.

• Tahun 1901

Pada tahun 1901, Cremer mengambil langkah yang sama seperti ketika menjabat menteri koloni namun kandas pada tahun yang sama. T.A.J. van Asch van Wijck mengambil jalan yang sama setahun kemudian.

• Tahun 1903-1922

Pada tahun 1903, pemerintah kolonial Belanda melalui menteri koloni A.W.F. Idenburg mengajukan perubahan rancangan dan menetapkan Decentralisatie Wet atau UU Desentralisasi 1903. Undang-Undang Desentralisasi 1903 akhirnya diamandemen dan melahirkan Undang-Undang Pembaruan Pemerintahan 1922.

• Tahun 1995

Pada tahun 1995, terbit Peraturan Pemerintah No. 8/1995, yang mana pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada 26 Daerah Tingkat II Percontohan. Kebijakan ini menjadi tonggak untuk melaksanakan otonomi daerah.

• Tahun 1996

Akhirnya pada tanggal 7 Februari 1996, Presiden Soeharto menerbitkan Keputusan Presiden No. 11/1996 yang menetapkan tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah.

Ucapan Perayaan Otda

Saat perayaan Otda berlangsung, banyak sekali ucapan menarik yang disisipkan pada logo Otonomi Daerah 2023 dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Berikut ucapan-ucapan tersebut:

• Tanjungpinang Maju, Berbudaya, Sejahtera dalam Kebhinekaan NKRI. Selamat Hari Otonomi Daerah Tanjungpinang!
• Mari bersama majukan daerah untuk Indonesia yang lebih unggul, Selamat Hari Otonomi Daerah ke-27!

Perjalanan Hari Otonomi Daerah

1. 
   Akhir Abad Ke-19

   Muncul Tuntutan Desentralisasi

   Tuntutan desentralisasi pemerintah muncul dalam persidangan parlemen Belanda (Tweede Kamer) pada akhir abad ke-19
2. 
   Tahun 1880-1881

   Perdebatan dan Perubahan Tatanan Dalam Pemerintahan

   L.W.C. Keuchenius membuka perdebatan dan mengusulan untuk pembentukan gewestelijk raad. Selain itu, di tahun yang sama, Gubernur Jenderal J.W. van Lansberge mengirimkan surat kepada Menteri Tanah Jajahan W. Baron van Goldstein van Oldenaller untuk menghentikan perdebatan soal desentralisasi. Di tahun 1881 dalam persidangan, W.K. Baron van Dedem menyuarakan perubahan tata pemerintahan kolonial di Hindia. Selain itu, W.K. Baron van Dedem mengusulkan untuk pemisahan urusan keuangan dan anggaran belanja antara negeri induk dan koloni.
3. 
   Tahun 1885

   Suara Pendukung Otda Tersendat

   Dengan berlakunya Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch-Indie yang tertulis dalam Staatsblad No. 2 tahun 1885, menyebut Hindia Belanda sebagai gecentraliseerd geregeerd land atau suatu wilayah yang mendapatkan perintah secara sentralistik menjadi salah satu pemicu tersendatnya suara pendukung otda saat itu.
4. 
   Tahun 1887-1893

   Pentingnya Desentralisasi dan Penolakan RUU Desentralisasi

   Pada tahun 1887, menurut salah satu anggota parlemen yang bernama J. Th. Cremer dan merupakan seorang pengusaha perkebunan tembakau sukses di Deli, Sumatra Utara, desentralisasi penting sebagai pemberi saran dan pemantau. Setelah beberapa tahun kemudian, Van Dedem menjabat sebagai menteri koloni dan mengajukan Rancangan Undang-Undang desentralisasi ke parlemen pada 1893, tapi upaya tersebut gagal.
5. 
   Tahun 1901-1922

   Undang-Undang Desentralisasi yang Diamandemen

   Pada tahun 1901, J. Th. Cremer mengambil langkah yang sama seperti saat menjabat menteri koloni namun kandas. Namun, pada tahun yang sama. T.A.J. van Asch van Wijck mengikuti langkah yang sama pada tahun berikutnya.Selanjutnya, pemerintah kolonial Belanda melalui menteri koloni A.W.F. Idenburg mencoba mengajukan perubahan rancangan dan menetapkan Decentralisatie Wet atau UU Desentralisasi 1903. Pada akhirnya, Undang-Undang Desentralisasi diamandemen dan melahirkan Undang-Undang Pembaruan Pemerintahan 1922.
6. 
   Tahun 1995-1996

   Peraturan Pemerintah Menjadi Tonggak dan Penetapan

   Pada tahun 1995, terbit Peraturan Pemerintah No. 8/1995, yang menjadi peraturan tersebut sebagai tonggak untuk melaksanakan otonomi daerah. Akhirnya, tanggal 7 Februari 1996, Presiden Soeharto menerbitkan Keputusan Presiden No. 11/1996 yang menetapkan tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah.